Rabu, 29 Mei 2013

SERUAN AKSI SOLIDARITAS DAN VETO RAKYAT ATAS KESELAMATAN, RUANG HIDUP KINI DAN MASA DEPAN

HARI ANTI TAMBANG (HATAM) 29 MEI 2013


SERUAN AKSI SOLIDARITAS DAN VETO RAKYAT ATAS KESELAMATAN, RUANG HIDUP KINI DAN MASA DEPAN

JATAM, Jakarta 15 Mei 2013 – Dalam dua periode SBY berkuasa Indonesia ditata sebagai negara tambang. Jumlah izin pertambangan melonjak hingga 11.000 izin, ini belum termasuk sektor minyak dan gas tahun 2012. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2011 terjadi eksploitasi besar-besaran dan meningkatnya ekspor hasil tambang hingga 500-800%. Pada bagian lain marak praktik kekerasan aparat terhadap rakyat yang menuntut perubahan. Kondisi ini makin memperparah krisis keselamatan dan ruang hidup rakyat.

Bukannya mendengar tuntutan rakyat atas pembalikan krisis. Pemerintah justru menambah kecepatan penghancuran dengan kemasan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Investasi di sektor pertambangan pun digenjot maksimal dengan iming-iming dukungan infrastruktur. Ini termasuk juga kemudahan alih fungsi kawasan hutan, hingga tahun 2011 tercatat 2.519.415,82 hektar kawasan hutan dialih fungsi untuk kegiatan pertambangan. Belum lagi, kawasan ekonomi lainnya dan pemukiman yang tergusur. Ruang-ruang hidup rakyat mulai di daratan, pesisir hingga pulau-pulau kecil terus dikuasai untuk eksploitasi tambang.

Menjelang berakhirnya periode kedua SBY berkuasa, kerusakan lingkungan, konflik, dan kekerasan menjadi laporan utama media nasional dan berbagai lembaga masyarakat sipil. Demikian juga laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tak sedikit korban nyawa melayang, JATAM mencatat 14 orang meninggal disektor pertambangan karena konflik dan kekerasaan, pada periode kedua SBY. 125 orang mengalami penganiayaan dan 284 orang yang dikriminalkan. Jumlah korban ini menunjukkan, pemerintahan SBY tidak menjamin keselamatan rakyat, ruang hidup dan masa depan rakyat. Segala peraturan yang dibuat oleh rezim SBY tidak menjamin hukum berpihak bagi rakyat, sebaliknya melindungi dan mendorong eksploitasi sumber daya alam terus menguat dan makin brutal.

Catatan khusus jelang tujuh tahun tragedi lumpur lapindo. Sedikitnya 20.000 jiwa lagi yang dipindah paksa dari tempat mereka hidup. Menyusul ratusan ribu jiwa lainnya yang langsung tergusur langsung sejak awal, ganti rugi seolah menyelesaikan seluruh persoalan. Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo, menolak lupa dan terus mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga terutama kesehatan dan pendidikan bagi generasi penerus. Tahun ini tema yang diangkat adalah “Suara Kami Yang Tidak Pernah Padam”.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), disegenap daerah dan dunia di Hari Anti Tambang (HATAM) 29 Mei 2013, menyerukan Penguatan Solidaritas dan Veto Rakyat Atas Keselamatan Ruang Hidup Kini dan Masa Depan. Hentikan segala upaya selalu menjadikan rakyat korban kepentingan modal dan politik. Kami menyerukan seluruh simpul-simpul perlawanan terhadap tambang di seluruh Indonesia untuk menuntut negara bermartabat dan berdaulat tanpa tambang. Pemulihan hak-hak rakyat dan lingkungan harus segera dilakukan.

Kami juga mendorong segenap lapisan rakyat Indonesia, yang peduli akan ketidakadilan di sektor pertambangan. Mendedikasikan waktu, pikiran dan daya dukungnya sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat yang terus menerus menjadi korban dan dibungkam. Untuk turut bersama-sama membarakan terus api perjuangan rakyat di HATAM 2013