PBH Nusra Berkonsolidasi Diri

Pada hari tanggal 1- 4 September, Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara  (PBH Nusra) dalam kerja samanya dengan Yappika menyelenggarakan lokakarya Self Assement: Kapasitas dan Kinerja Organisasi Mitra Program AIPJ The Asia Foundation dalam kerja samanya dengan YAPIKA di Kantor PBH Nusra, Maumere. Kegiatan yang dihadiri oleh staf Eksekutif, Dewan Pengarah, Anggota PBH Nusra dari Timor dan Flores dan Fransiska Fitri (Direktur Yapika).

Kegiatan ini dibuka oleh Fransesko Bero (Direktur) PBH Nusra. Dalam sambutannya, Sesko menyatakan apreseasi kepada seluruh komponen PBH Nusra yang bersedia terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan adalah refleksi kelembagaan untuk memperoleh komponen dan orientasi pada komponen orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan dan kinerja. Kedua, Menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi upaya pengembangan kapasitas kelembagaan ke depan. Diharapkan dari dua tujuan ini diharapkan membawa transformasi publik baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai visi PBH Nusra, terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara yang berdaulat atas diri dan sumber kekayaan alamnya.

Bahwa pasing over PBH Nusra selama 3 tahun bukan berarti mematikan lembaga tetapi sebagai momentum refleksi dalam merumuskan strategi gerakan perubahan. Karena itu, momentum lokakarya ini mestinya menjadi titik awal kebangkitan lembaga dalam mengadvokasi kasus-kasus  marginal dan kriminilisasi yang dilakukan negara. Bila dipotret lebih jauh, masih banyak masyarakat marginal yang belum sesungguhnya mendapatkan hak pembelaan di dalam pengadilan.

Lebih lanjut, Fransiska Fitri (Direktur Yapika). Dalam kegiatan yang sama, Fransiska mengetengahkan beberapa hal penting seperti, perbaikan manajemen terutama dalam Kapasitas organisasi baik dari eksekutif dan anggota dengan pengorganiasian, Pendidikan Hukum Kritis, dan aksi-aksi sosial bersama para korban kebijakan negara yang melanggar hak-hak rakyat. Karena itu diharapkan dengan assement ini perlu ada perubahan yang didistribuasikan pada entitas organisasi.

Hendaknya sejarah eksisten Perhimpunan Bantuan hukum Nusa Tenggara, perlu dibangkitkan kembali energi baru dan dalam rumusan strategi yang kontekstual. PBH -Nusra juga perlu melihat kembali orientasi organisasi (Visi-Misi) dan isu-isu strategis, serta nilai-nilai agar pencerdasan atas kesadaran rakyat atas hak-haknya.

Sedangkan menurut John Bala, Dewan Pengarah PBH Nusra, kegiatan lokakarya ini mestinya membongkar kembali sejarah eksistensi PBH Nusra agar kembali mengorganisir diri dan rakyat menuju transformasi sosial. Lebih dari itu, menemukan sebuah pola pendekatan yang lebih humanis dan kembali membangun motivasi untuk melihat kembali sejarah perjuangan-perjuangan yang dilakukan dan problem-problemnya yang perlu didokumentasikan.