Negara Dinilai Gagal
Harus Jamin
Tersediannya Ruang Hidup yang Memadai
SAAT ini cita-cita
kebangsaan yang memimpikan tegaknya kedaulatan ber-Negara dan rakyat
atas sumber-sumber kehidupannya, bahkan jika dirunut sejak proklamasi
17 Agustus 1945, sudah terlalu lama rasanya menunggu sebuah perubahan
atau pembaharuan yang benar-benar bisa menjanjikan masal depan bangsa
yaitu: bangsa yang secara terus menerus mengalami perbaikan
fundamental untuk mewujudkan cita-cita bersama.
Nur Hidayati dari
Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, mengatakan kerusakan sumber-sumber
kehidupan rakyat baik di darat maupun di laut semakin masif, sehingga
negara telah gagal dalam menjamin tersedianya ruang hidup yang
memadai bagi warganya.
Secara khusus di kawasan
pesisir Sunda Kecil dan Maluku, jelas Hidayati, ancaman demi ancaman
terus menghantui kehidupan. Ancaman tersebut datang dari sistem
ekonomi-politik yang justru lebih memberi ruang dan peluang bagi
korporasi dari warga, untuk mengeruk potensi-potensi pesisir melalui
usaha-usaha tambang, pariwisata, budidaya dan lainnya yang justru
semakin membatasi ruang gerak dan hidup warga.
Menurutnya, situasi
tersebut bukanlah berjalan tanpa “perlawanan” warga namun upaya
warga untk mempertahankan sumber-sumber kehidupannya justru berujung
pada kriminalisasi, intimidasi serta teror. Kondisi tersebut semakin
mempertegas posisi negara yang gagal melindungi kepentingan warganya.
Disebutkan, setidaknya
terdapat dua aras penting agar “gerakan” terkristalisasi menjadi
kemenangan, yaitu upaya-upaya mempertahankan sumber-sumber daya
pesisir mesti dibangun menjadi kesadaran kolektif atau kesamaan
platform yang terintegrasi dalma rencana aksi masing-masing sehingga
cita-cita untuk mewujudkan tegaknya keadilan pengelolaan pesisir,
tidak lagi terfragmentasi dalma batas ruang dan waktu.
Selain itu,
bermunculannya gerakan-gerakan warga dan organisasi masyarakat sipil
yang secara terus menerus memperjuangkan keadilan pesisir, haruslah
dapat dirajut dalam jejaring konsolidasi. Sehingga ke depan
perjuangan untuk keadilan pesisir, serta memiliki daya paksa yang
jauh lebih kuat dari saat ini. “Hal ini penting untuk dilakukan
untuk lahirnya produk-produk kebijakan yang jauh lebih kuat dari
saat ini dan juga untluk lahirnya produk-produk kebijakan yang pro
keadilan, pesisir memiliki daya dobrak yang jauh lebih dahsyat dari
saat ini, sehingga dapat memberikan pukulan-pukulan berarti bagi
kekuatan-kekuatan penghambat, demi tegaknya keadilan pesisir. Jika
dua hal ini dikerjakan secara baik, tentunya kita cita-cita tidak
hanya menjadi mimpi pastinya melahirkan kelompok-kelompok warga yang
akan meretas segala ketidakmungkinan menjadi mungkin tandas
Nurhidayati.
Timex, 29 September 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar