Jumat, 15 Januari 2016

Forum Peduli Penanggulan Bencana Sikka Selenggarakan Diskusi

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Kabupaten Sikka dirisaukan dengan dampak kekeringan dan status gunung Egon pada level 3 (siaga). Dua ancaman bencana ini perlu disikapi secara serius oleh para komponen di Kabupaten Sikka. Untuk itu, beberapa lembaga yang tergabung dalam Forum Peduli Penanggulangan Bencana Kabpaten Sikka, seperti: WTM, Sanres, Caritas, Yaspem, PMI, Tagana, WVI, Child Fund serta beberapa awak media menyelenggarakan Diskusi terfokus di kantor WTM, Jumat 15 Januari 2015.

Kegiatan ini dibuka oleh Alex Armanjaya (Ketua Forum) bahwa kekeringan dan erupsi egon sedang menjadi kerisauan bersama di Kabupaten Sikka. Kegiatan ini difasilitasi oleh Winfridus Keupung (sekretaris Forum). Mengawali diskusi ini para peserta diajak untuk melakukan identifikasi pemetaan dampak dari kekeringan. Dari pemetaan itu ditemukan bahwa Wilayah Timur (Tana Ai): hutan terakhir 21 Desember yang berdampak pada kekeringan tanaman pangan dan tanaman komoditi (Kakao), Wilayah Barat (Paga, Mego, Tanawawo juga mengalami yang sama. Kecuali Masabewa dan Renggarasi yang masih normal. Wilayah Magepanda, sejak musim hujan ini baru mengalami tiga kali hujan. Sedangkan Wilayah kecamatan Lela banyak pohon kelapa yang mati.

Dari paparan dampak yang disebutkan membuat forum diskusi semakin seru. Banyak pendapat terungkap dari peserta diskusi dimana bahwa kekeringan tahun ini sungguh fenomenal. Artinya, disimpulkan bahwa sembilan puluh (90) persen sedang mengalami gagal tanam dan akan semakin parah karena praksisnya tahun ini tidak ada produksi makanan di Sikka, demikian ujar win.

Kemudian ada yang mempertanyakan soal kebijakan Pemkab Sikka yang tak kunjung muncul. Padahal dampak kekeringan ini akan sangat memiskinkan rakyat dan kondisinya akan sangat genting bila tidak diantisipasi sejak dini. 

Dari diskusi ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan yakni: Pertama:  Pemkab Sikka semestinya mendatakan dampak ancaman kekeringan agar dicarikan solusi yang substansif membantu rakyat. Kedua,  Pemkab Sikka harus segera menetapkan Kabupaten Sikka sebagai Darurat Pangan dan Air karena dalam setahun ini rakyat Sikka akan mengalami lilitan permasalah hidup. Ketiga, Dalam menyikapi kasus ini juga diantara instansi-intansi yang ada harus melakukan fungsi koordinasi agar ditemukan sebuah solusi yang mumpuni dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keempat, Hentikan penebangan hutan dan kerusakan lain yang berdalih pembangunan serta pemboran air tanah harus dihentikan agar sumber mata air ini menjadi cadangan bagi rakyat Sikka dalam masa darurat. Utamakan program pengamanan lingkungan hidup. Kelima, Pemkab Sikka harus menemukan sumber penghidupan lain yang akan dikembangkan melalui program-program yang pro-lingkungan. Untuk itu semua pembangunan yang ada harus memiliki dokumen analisa resiko.

Sedangkan pada topik pembahasan mengenai ancaman erupsi egon. Bahwa kondisi egon sedang dalam level 3 (siaga). Untuk itu, Pemkab Sikka harus segera melakukan tindakan-tindakan yang responsif. Misalnya menyiapkan tempat evakuasi bagi para pengungsi. Sebab menurut tim vulkanologi egon menyatakan bahwa ada tiga dusun yang harus menjadi prioritas untuk diungsikan yakni,warga desa Egon Gahar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sikka sebagai instansi terkait harus lebih progresif di lapangan. Bila tidak akan berdampak fatal. Sebab kondisi terakhir yang terekam dari lapangan bahwa ada 3 sekolah di Egon tidak melakukan KBM karena mereka sadar upaya dini harus dilakukan. Malah ada warga yang sudah melakukan evakuasi mandiri. Fakta-fakta ini semestinya dilihat sebagai hal yang penting agar segera disikapi. Pemkab Sikka harus menujukkan prestasi yang baik dalam upaya penanggulangan bencana di Sikka.

Setelah Diskusi bersama ini, para peserta dibawa koordinasi Alex Armanjaya itu bertemu dengan Wakil Bupati Sikka untuk melakukan dengar pendapat. Rekomendasi-rekomendasi forum disampaikan agar Pemkab Sikka meresponnya. Menyambut kedatangan Forum Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka, Wabup Sikka mengucapkan apreseasi kepada forum yang selalu mengingatkan Pemkab Sikka. Bahwa penanggulangan bencana itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah wajib melakukan tindakan penanggulangan, demikian ujar wabup.

Dari dengar pendapat itu, Wabup meminta BPBD Sikka mengagendakan agar dilakukan pertemuan koordinasi antar SKPD pada hari selasa, 19 Januari. Pertemuan ini menjadi momentum untuk membagi peran sesuai dengan tugas setiap instansi yang ada, ujarnya. 






Tidak ada komentar:

Posting Komentar