Negara Dinilai Gagal Harus Jamin Tersediannya Ruang Hidup yang Memadai

Timexs, 29 September 2013

Negara Dinilai Gagal

Harus Jamin Tersediannya Ruang Hidup yang Memadai

SAAT ini cita-cita kebangsaan yang memimpikan tegaknya kedaulatan ber-Negara dan rakyat atas sumber-sumber kehidupannya, bahkan jika dirunut sejak proklamasi 17 Agustus 1945, sudah terlalu lama rasanya menunggu sebuah perubahan atau pembaharuan yang benar-benar bisa menjanjikan masal depan bangsa yaitu: bangsa yang secara terus menerus mengalami perbaikan fundamental untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Nur Hidayati dari Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, mengatakan kerusakan sumber-sumber kehidupan rakyat baik di darat maupun di laut semakin masif, sehingga negara telah gagal dalam menjamin tersedianya ruang hidup yang memadai bagi warganya.

Secara khusus di kawasan pesisir Sunda Kecil dan Maluku, jelas Hidayati, ancaman demi ancaman terus menghantui kehidupan. Ancaman tersebut datang dari sistem ekonomi-politik yang justru lebih memberi ruang dan peluang bagi korporasi dari warga, untuk mengeruk potensi-potensi pesisir melalui usaha-usaha tambang, pariwisata, budidaya dan lainnya yang justru semakin membatasi ruang gerak dan hidup warga.

Menurutnya, situasi tersebut bukanlah berjalan tanpa “perlawanan” warga namun upaya warga untk mempertahankan sumber-sumber kehidupannya justru berujung pada kriminalisasi, intimidasi serta teror. Kondisi tersebut semakin mempertegas posisi negara yang gagal melindungi kepentingan warganya.

Disebutkan, setidaknya terdapat dua aras penting agar “gerakan” terkristalisasi menjadi kemenangan, yaitu upaya-upaya mempertahankan sumber-sumber daya pesisir mesti dibangun menjadi kesadaran kolektif atau kesamaan platform yang terintegrasi dalma rencana aksi masing-masing sehingga cita-cita untuk mewujudkan tegaknya keadilan pengelolaan pesisir, tidak lagi terfragmentasi dalma batas ruang dan waktu.

Selain itu, bermunculannya gerakan-gerakan warga dan organisasi masyarakat sipil yang secara terus menerus memperjuangkan keadilan pesisir, haruslah dapat dirajut dalam jejaring konsolidasi. Sehingga ke depan perjuangan untuk keadilan pesisir, serta memiliki daya paksa yang jauh lebih kuat dari saat ini. “Hal ini penting untuk dilakukan untuk lahirnya produk-produk kebijakan yang jauh lebih kuat dari saat ini dan juga untluk lahirnya produk-produk kebijakan yang pro keadilan, pesisir memiliki daya dobrak yang jauh lebih dahsyat dari saat ini, sehingga dapat memberikan pukulan-pukulan berarti bagi kekuatan-kekuatan penghambat, demi tegaknya keadilan pesisir. Jika dua hal ini dikerjakan secara baik, tentunya kita cita-cita tidak hanya menjadi mimpi pastinya melahirkan kelompok-kelompok warga yang akan meretas segala ketidakmungkinan menjadi mungkin tandas Nurhidayati.