SUMBER DAYA ALAM
Kontrak Politik untuk Ikat Janji Kampanye
Jakarta, Kompas - Para calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara
Timur memanfaatkan isu penolakan tambang mineral sebagai bahan
kampanye. Itu akan dimanfaatkan pegiat lingkungan untuk mengikat siapa
pun gubernur terpilih 2013-2018 agar menghentikan aktivitas tambang di
sana.
”Kami sedang menyiapkan semacam kontrak politik untuk
ditandatangani paracalon gubernur guna membebaskan NTT dari aktivitas
tambang,” kata Pastor Yohanes Kristo Tara OFM, pegiat lingkungan di NTT,
Sabtu (26/1), dihubungi dari Jakarta.
Langkah itu memanfaatkan
isu penolakan tambang di NTT yang enam hingga tujuh tahun terakhir
didengungkan gereja dan pegiat lingkungan. Desakan menolak tambang
didasarkan karakteristik NTT sebagai daerah kepulauan (556 pulau) dan
geografi/geologi rentan terdegradasi.
Selain itu, masyarakat juga sangat tergantung dari ketersediaan air
permukaan yang amat terbatas. Terlebih keuntungan eksploitasi tambang
yang didominasi mangan itu hanya dirasakan segelintir orang. Masyarakat
lingkartambang malah terdampak buruk, seperti kehilangan areal kebun dan
perikanan.
”Isu yang kami dengungkan ini supaya pemerintah
bijaksana memanfaatkan alam bagi generasi mendatang, tercipta keadilan
lintas generasi,” katanya.
*Kawal isi*
Menurut Pastor
Yohanes, isu yang dijadikan bahan kampanye—dalam bentuk dukungan
pernyataan—oleh para calon gubernur ini harus dikawal. Kontrak politik
memudahkan kontrol.
Isi kontrak, antara lain, komitmen
memoratorium seluruh aktivitas tambang. Hampir semua aktivitas tambang
(sekitar 300 kuasa pertambangan di 21 kabupaten) bermasalah dari
prosedur perizinan. ”Kami juga mendesak gubernur terpilih meminta pusat
mengaudit izin-izin pertambangan secara independen. Libatkan
universitas, lembaga keagamaan, dan masyarakat lingkar tambang.”
Hasil audit bisa untuk memproses pejabat pemberi izin dan penanggung jawab tambang.
Secara terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT
Heribertus Naif pesimistis isu penolakan tambang oleh para calon gubernur
NTT (bertarung Maret 2013) akan direalisasikan. ”Sekadar cari simpati,”
tuturnya.
Wacana dan pernyataan penolakan tambang, menurut Heribertus, semestinya
juga didasarkan kehendak politik menyelamatkan ekologi. Para calon
gubernur diminta menunjukkan solusi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk
menciptakan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan warga.
Walhi NTT juga mendorong gubernur menciptakan suasana dan sistem yang
bisa melibatkan partisipasi publik dalam menyusun tata ruang. ”Rakyat
menjadi subyek dalam penyelamatan ekologi di NTT,” ucapnya. (ICH)
- Facebook<http://cetak.kompas.com/read/2013/01/28/03154984/kontrak.politik.untuk.ikat.janji.kampanye#>
- Twitter<http://twitter.com/home?status=Kontrak+Politik+untuk+Ikat+Janji+Kampanye+http%3A%2F%2Fcetak.kompas.com%2Fread%2F2013%2F01%2F28%2F03154984%2Fkontrak.politik.untuk.ikat.janji.kampanye>
- Email<http://cetak.kompas.com/read/2013/01/28/03154984/kontrak.politik.untuk.ikat.janji.kampanye#>
- Print<http://cetak.kompas.com/read/2013/01/28/03154984/kontrak.politik.untuk.ikat.janji.kampanye#>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar